Hari: 21 Mei 2025

Aksi “Bandung Drift” yang sempat viral di media sosial, menampilkan anak-anak muda unjuk kebolehan drifting di kawasan Pusdai, Jalan Diponegoro, Bandung, telah menarik perhatian serius. Fenomena ini, yang sempat memicu pro dan kontra, kini mendorong Komisi 3 DPRD Kota Bandung untuk mengusulkan penyediaan fasilitas resmi bagi para pemuda pecinta otomotif. Langkah ini dianggap sebagai solusi proaktif untuk menyalurkan bakat dan minat mereka secara aman, sekaligus mencegah potensi bahaya dan gangguan ketertiban umum.

Video-video drifting di jalanan umum, meskipun menunjukkan talenta anak muda Bandung, juga memicu kekhawatiran. Aktivitas semacam ini di ruang publik berpotensi membahayakan diri mereka sendiri, pengguna jalan lain, serta dapat menimbulkan kebisingan dan kerusakan fasilitas. Oleh karena itu, inisiatif dari Komisi 3 DPRD Kota Bandung untuk mewujudkan fasilitas resmi patut diapresiasi. Ini adalah bukti nyata pemahaman bahwa kreativitas dan hobi anak muda perlu diwadahi dengan baik, bukan hanya dilarang.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menekankan pentingnya langkah awal berupa kajian dan pemetaan potensi drifting sebagai bagian dari program pembangunan kota. Menurutnya, jika aktivitas ini positif bagi anak muda dan bisa menjadi daya tarik wisata, maka sudah sepatutnya pemerintah memfasilitasinya. Fasilitas resmi tidak hanya akan menyediakan tempat yang aman untuk berlatih dan berkompetisi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan industri otomotif lokal, menarik wisatawan, dan menghidupkan UMKM di sekitarnya.

Penyediaan fasilitas drifting yang layak akan membawa banyak manfaat. Pertama, akan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh aksi drifting ilegal. Kedua, memberikan ruang yang tepat bagi para drifter muda untuk mengasah keterampilan mereka, bahkan mungkin mencapai tingkat profesional. Ketiga, ini bisa menjadi magnet bagi penggemar otomotif dari luar kota, mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bandung. Keempat, kegiatan yang terorganisir di fasilitas resmi dapat diatur dengan standar keamanan yang ketat, meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar.

Inisiatif DPRD Kota Bandung ini adalah langkah maju dalam memahami kebutuhan dan potensi anak muda. Dengan memberikan wadah yang tepat, “Bandung Drift” tidak lagi menjadi fenomena viral yang berpotensi membahayakan, melainkan sebuah aktivitas positif yang terarah dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kota.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali bersuara mengenai masa depan Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta harus memenuhi dua syarat fundamental untuk benar-benar menjadi kota modern. Pandangannya menarik perhatian publik urban.

Pertama, Ahok menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan memadai. Sebuah kota modern harus mampu menyediakan sistem transportasi yang efisien, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warganya, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Jakarta, menurut Ahok, masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemacetan dan polusi udara. Solusinya bukan hanya menambah jalan, tetapi mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal yang handal dan saling terhubung.

Pengembangan MRT, LRT, dan TransJakarta adalah langkah positif. Namun, Ahok menilai jangkauan dan integrasi antar moda transportasi ini masih perlu diperluas. Aksesibilitas menjadi kunci utama efektivitas sistem.

Kedua, Ahok menyoroti pentingnya tata kelola kota yang berbasis digital dan transparan. Kota modern harus didukung oleh sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani warganya dengan cepat dan efisien melalui teknologi.

Penerapan e-budgeting, e-planning, dan berbagai aplikasi pelayanan publik adalah contoh konkret dari tata kelola berbasis digital. Ini mengurangi birokrasi, mencegah korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan.

Menurut Ahok, transparansi adalah fondasi utama kota modern. Informasi publik harus mudah diakses, dan setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berinovasi dalam penerapan teknologi. Smart city bukan hanya tentang infrastruktur canggih, tetapi juga tentang efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Komentar Ahok ini relevan di tengah perdebatan status Jakarta pasca-pemindahan IKN. Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis, sehingga kebutuhan akan modernisasi sangat mendesak.

Pembangunan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan pembangunan sistem dan sumber daya manusia. Jakarta membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi kemajuan kota.

Pandangan Ahok, yang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang lugas, diharapkan menjadi masukan berharga bagi para pemangku kebijakan di Jakarta. Tantangan kota besar memerlukan solusi yang komprehensif.

Dengan memenuhi dua syarat ini, Jakarta bisa terus berkembang menjadi kota modern yang layak huni, kompetitif, dan berkelas dunia. Investasi pada transportasi dan tata kelola digital adalah investasi masa depan.